Jakarta – jmpdnews.com
Kita kembali ke Bencana Tanda Tangan di Sumatera. Kebetulan sekarang banyak sumbangan. Termasuk sumbangan kalian juga. Sebenarnya berapa santunan untuk setiap keluarga korban yang meninggal? Nah, inilah yang mau saya kupas sambil seruput Koptagul, wak.
Thailand banjir dua hari, pemerintahnya langsung bagi-bagi santunan 1 miliar per korban meninggal. Satu miliar, wak. Bukan voucher Shopee, bukan cashback QRIS, tapi duit beneran yang langsung “ting ting ting” masuk rekening sebelum air surut. Negeri Gajah Putih itu kayak bilang, “Negara hadir, bukan negara nunggu rapat koordinasi.”
Lalu kita melihat diri sendiri. Masih di Asia Tenggara, tapi beda galaksi moral dan teknologi. Di Indonesia, kalau banjir datang, jembatan hanyut, rumah hilang, dan ada korban meninggal, negara hadir dengan amplop Rp15 juta. Iya, 15 juta. Bahkan harga iPhone paling murah pun masih ngibrit di atas itu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bilang, Rp15 juta untuk setiap korban meninggal, Rp5 juta untuk korban luka berat. Santunan ini sedang dicairkan bertahap, nunggu asesmen dan nunggu akses jalan dibuka, soalnya banyak jembatan yang rusak, 498 jembatan, kalau mau detailnya. Banjir kali ini bukan banjir ecek-ecek.
Karena datanya ngeri, lae. Per 10 Desember 2025, total korban meninggal mencapai 969 orang, naik dari 964 sehari sebelumnya.
Korban hilang masih 252 jiwa. Rumah rusak 157.000 unit, wilayah paling parah Aceh, disusul Sumut dan Sumbar. Presiden Prabowo sendiri sudah menetapkan bencana ini sebagai darurat nasional, dan pemerintah sedang siapkan relokasi besar-besaran.
Lalu muncul suara netizen paling jujur, “Kenapa kita nggak kayak Thailand? Gimana kalau pakai duit sitaan koruptor?”
Pertanyaan bagus, tapi jawabannya pahit, uda uni.
Duit sitaan memang bejibun. KPK dan Kejaksaan tiap hari panen uang haram lebih subur dari petani cabai musim hujan. Rumah, mobil, jam tangan, kebun, sampai celengan anak koruptor pun ikut masuk Rupbasan. Nilainya? Triliunan.
Tapi semua itu harus nunggu inkrah dulu.
Inkrah alias, tunggu sampai monyet ubanan, pejabat pensiun, dan pengadilannya ganti enam kali hakim.
Setelah inkrah, duit itu masuk kas negara. Masuk kas negara itu ibarat masuk perut buaya, kita tahu masuk, tapi tak pernah tahu kapan keluar lagi.
Lalu pemerintah menjelaskan, “Tenang, kita sudah siapkan dana on call APBN 2025 sebesar Rp4 triliun buat penanganan darurat di Aceh, Sumut, dan Sumbar.”
Kedengarannya keren. Sampai kita ingat satu fakta kecil tapi pedih, Anggaran BNPB tahun 2025 justru dipotong dari Rp4,92 triliun jadi Rp2,01 triliun. Dipangkas tepat ketika alam lagi hobi ngamuk. Publik wajar marah, DPR ikut panas, Ketua Banggar Said Abdullah sampai menyebut bencana ini “duka nasional” dan minta semua sumber daya dikerahkan.
KPK pun turun tangan, bilang akan mengawasi ketat penggunaan anggaran bencana supaya tak ada yang main-main. Dari bantuan tunai, logistik, sampai donasi masyarakat, semua diawasi.
Karena sejarah menunjukkan, kalau ada anggaran darurat, biasanya ada oknum yang tiba-tiba lebih darurat dari korbannya.
Kalau dibandingkan, kenapa negeri Jirayut bisa kasih 1 miliar sementara kita cuma 15 juta?
Jawabannya rumit, tapi intinya begini, Thailand korbannya ratusan, kita 969 jiwa dan masih bertambah.
Thailand APBN-nya tebal, kita APBN-nya setengahnya dipakai buat bayar gaji dan cicilan utang.
Duit koruptor ada, tapi lagi “diproses” proses yang lebih lambat dari siput kejang tersiram garam.
So, ya begitulah, lae. Mungkin generasi cicit korban banjir 2025 nanti akan dapat santunan 1 miliar juga. Tahun 2087, di saat baca ini sudah tiada. Atau, sebelum itu Sintang tidak kebanjiran lagi dan duitnya tidak dialihkan untuk beli kursi baru di DPR.
Salam basah dari republik yang selalu siap kebanjiran, tapi tidak pernah siap danai korban banjirnya.
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
Penulis : Redaksi
Editor : Arjuna
Sumber Berita : Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar
