Cikarang – jmpdnews.com
Maraknya penyebaran narasi dan opini negatif di media sosial terkait kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Supria Atmaja, mendapat sorotan dari Pemerhati Kebijakan Publik Daerah dan Ketua Sniper indonesia, Gunawan. Ia menilai, gelombang informasi yang beredar di platform seperti Facebook dan TikTok tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi objektif, bahkan cenderung menyesatkan.
Gunawan, yang juga merupakan putra asli Kabupaten Bekasi, mengungkapkan bahwa masifnya penyebaran isu tersebut patut dicermati secara kritis oleh masyarakat.
Menurutnya, terdapat indikasi bahwa narasi tersebut bukan sekadar kritik biasa, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah.
“Ada kecenderungan opini yang dibangun ini bukan murni kritik konstruktif, melainkan upaya menggiring persepsi publik agar meragukan kepemimpinan yang berasal dari putra daerah sendiri,” ujar Gunawan.
Ia menduga, pihak-pihak tertentu dari luar Kabupaten Bekasi memiliki kepentingan dalam membentuk opini negatif tersebut. Tujuannya, kata dia, adalah menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin lokal, sehingga pada akhirnya membuka ruang bagi figur dari luar daerah untuk lebih diterima.
“Jika masyarakat tidak kritis, maka opini yang terus diulang ini bisa membentuk persepsi seolah-olah pemimpin dari luar daerah lebih layak dan lebih dipercaya. Ini yang harus diwaspadai,” tegasnya.
Gunawan juga mengajak masyarakat Kabupaten Bekasi untuk tidak bersikap pasif dalam menghadapi arus informasi yang berkembang. Ia menekankan pentingnya solidaritas dan kekompakan warga dalam menyaring serta merespons isu-isu yang beredar, khususnya yang belum jelas kebenarannya.
“Masyarakat jangan hanya menjadi penonton. Harus ada kesadaran kolektif untuk melawan narasi yang tidak berdasar. Klarifikasi dan literasi informasi menjadi kunci agar tidak mudah terpengaruh, bila perlu Plt Bupati Bekasi jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak APH ,” katanya.
Lebih lanjut, Gunawan menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan dalam sistem demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara objektif, berbasis data, dan bertujuan untuk perbaikan, bukan justru menyesatkan atau memecah belah masyarakat.
Ia berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Dengan demikian, stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah dapat tetap terjaga.
“Perbedaan pendapat itu wajar, tetapi jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memecah belah. Kabupaten Bekasi harus tetap solid dan percaya pada kemampuan putra daerahnya sendiri,” pungkas Gunawan.
