PJ Kepala Daerahpun Terjerat OTT KPK

- Redaksi

Selasa, 3 Desember 2024 - 16:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, jmpdnews.com || KPK melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru. KPK mengatakan ada uang tunai Rp 1 miliar yang ditemukan saat OTT tersebut.
“Bukti uangnya untuk sementara tadi disampaikan di atas Rp 1 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di Bali, Selasa (3/12/2024).

Alexander mengatakan OTT dilakukan setelah serangkaian penyadapan dan pemantauan. Menurutnya, penangkapan dilakukan saat pihaknya telah mendapat informasi jelas soal penyerahan uang.

“Kami tindak lanjuti dengan melakukan penyadapan,melakukan surveilance dan melakukan klarifikasi kepada para pelapor dan kemudian pada saat akan dilakukan penangkapan, kita dapat informasi terjadi penyerahan uang dan kemudian kami lakukan penangkapan,” sebutnya.

Baca Juga :  Korupsi di mulai Sejak Merencanakan Tata Ruang hingga Cuci Uang

Dia mengatakan para pihak yang diamankan dalam OTT akan dibawa ke Gedung KPK Jakarta. Alex belum menjelaskan apa perkara yang membuat para pihak itu diamankan.

Dari informasi yang didapat, total ada delapan orang yang diamankan dalam OTT itu. Namun, KPK belum menjelaskan detail identitasnya.

Baca Juga :  COPOT Reza Karena Melabrak Regulasi dan Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan.

KPK juga belum menjelaskan detail perkara yang membuat delapan orang itu kena OTT. Salah satu yang diamankan KPK dalam OTT itu ialah Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.

“Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ketika dimintai konfirmasi, Senin (2/12).

Para pihak yang kena OTT itu masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Penulis : Redaksi

Editor : Arjuna

Sumber Berita : detiknews

Berita Terkait

Hebat Koruptor Setya Novanto bebas bersyarat
Gawat Semua anggota DPR Komisi XI terima Dana CSR BI & OJK
Terminolgi OTT kpk-di-sultra-di Pertanyakan
Di Duga Dana Umat (Baznas) Jabar Rp.9,8 M Menguap Pelapor Malah di Jerat Pidana
Bupati Bekasi : Rotasi Mutasi Mengedepankan prinsip meritokrasi dan prosedur administrasi..
Mengapa Presiden Prabowo menyinggung soal RUU Perampasan Aset Saat Hari Buruh?
Korupsi di mulai Sejak Merencanakan Tata Ruang hingga Cuci Uang
POKPIR DPRD Bisa jadi celah Korupsi jika Tidak Di awasi ? fee 15 %
Berita ini 91 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 18 Agustus 2025 - 09:32 WIB

Hebat Koruptor Setya Novanto bebas bersyarat

Selasa, 12 Agustus 2025 - 06:14 WIB

Gawat Semua anggota DPR Komisi XI terima Dana CSR BI & OJK

Sabtu, 9 Agustus 2025 - 13:03 WIB

Terminolgi OTT kpk-di-sultra-di Pertanyakan

Senin, 2 Juni 2025 - 07:27 WIB

Di Duga Dana Umat (Baznas) Jabar Rp.9,8 M Menguap Pelapor Malah di Jerat Pidana

Jumat, 23 Mei 2025 - 16:10 WIB

Bupati Bekasi : Rotasi Mutasi Mengedepankan prinsip meritokrasi dan prosedur administrasi..

Minggu, 4 Mei 2025 - 16:10 WIB

Mengapa Presiden Prabowo menyinggung soal RUU Perampasan Aset Saat Hari Buruh?

Sabtu, 3 Mei 2025 - 15:48 WIB

Korupsi di mulai Sejak Merencanakan Tata Ruang hingga Cuci Uang

Minggu, 13 April 2025 - 10:12 WIB

POKPIR DPRD Bisa jadi celah Korupsi jika Tidak Di awasi ? fee 15 %

Berita Terbaru

Pemilu

Urgensi E-Voting untuk Masa Depan Pemilu Indonesia

Senin, 25 Agu 2025 - 07:15 WIB

Hukum & Politik

Direktur LBH Arjuna Sepakat Atas Pandangan KDM mengenai Korupsi.

Minggu, 24 Agu 2025 - 13:53 WIB