Cikarang – jmpdnews.com
Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Corporate Social Responsibility (Musrenbang CSR) pada kamis 4 November 2025 yang secara resmi di buka oleh Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja di gedung Wibawa Mukti plaza Pemda kabupaten Bekasi., sebuah forum strategis yang mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan stakeholder pembangunan guna menyelaraskan program CSR perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Wabup Asep menyebutkan sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dan Jawa Barat, Kabupaten Bekasi memiliki 7.862 perusahaan industri. Sehingga potensi CSR yang bisa mendukung pembangunan daerah sangat besar bila dikoordinasikan secara maksimal dan terarah.
“Alangkah baiknya jika 7.862 perusahaan bisa lebih terkoordinasi dengan baik oleh Bappeda, saya yakin CSR bisa menjadi penopang yang memperkuat tambal sulam dengan APBD kita. Sehingga CSR-nya dapat dirasakan langsung masyarakat Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Wakil Bupati Bekasi mengapresiasi kontribusi sejumlah perusahaan dari berbagai kawasan yang telah berperan terhadap pembangunan daerah melalui CSR tersebut. Di antaranya seperti pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan, penanaman mangrove, sarana prasarana sekolah, makan gratis dan lainnya.
Sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, Kabupaten Bekasi memiliki ribuan perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur, logistik, teknologi, hingga energi. Melalui Musrenbang CSR ini, pemerintah ingin memastikan bahwa kontribusi perusahaan tidak berjalan sporadis maupun simbolis, tetapi terarah, terukur, dan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi.
Musrenbang CSR menjadi wadah komunikasi dua arah untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan dunia usaha. Dalam forum ini, pemerintah daerah melalui Bappeda menyajikan prioritas pembangunan — mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur lingkungan dan pemukiman, pemberdayaan ekonomi, hingga penanggulangan isu sosial dan ketenagakerjaan. Perusahaan kemudian diarahkan untuk mengadaptasi dan menyelaraskan program CSR mereka agar tepat sasaran dan berdampak jangka panjang.
Melalui forum ini pula ditegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah. Pemerintah menegaskan bahwa CSR tidak hanya berupa bantuan sementara, tetapi harus dikembangkan menjadi program berkelanjutan yang memiliki nilai strategis bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Musrenbang CSR juga menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku usaha. Selain menyepakati prioritas program, forum ini menghasilkan kesepahaman untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan sinergi pelaksanaan CSR di Kabupaten Bekasi. Komitmen ini akan dilanjutkan dengan mekanisme pendampingan, monitoring, dan evaluasi agar setiap program memiliki dampak nyata dan terukur.
Melalui inisiatif ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap terbentuk ekosistem pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan kolaboratif. Dengan pemetaan kebutuhan yang jelas, penyelarasan program, dan komitmen bersama, Musrenbang CSR diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Kabupaten Bekasi sebagai daerah industri yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan sosial, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan terbangunnya harmoni antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, Musrenbang CSR bukan sekadar forum perencanaan, tetapi wujud nyata gotong royong modern dalam membangun masa depan Kabupaten Bekasi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan.
Penulis : Redaksi
Editor : Arjuna
Sumber Berita : dari berbagai sumber
