Cikarang – jmpdnews.com
Penyegelan rumah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat mengguncang ruang publik. Bukan semata karena lokasinya, melainkan karena subjeknya adalah penegak hukum aktif. Namun keguncangan itu segera berubah menjadi tanda tanya besar ketika segel tersebut dibuka kembali dengan satu kalimat singkat: tidak cukup bukti.
Kalimat itu—yang lazim dalam proses hukum—menjadi tidak lazim ketika dilekatkan pada tindakan luar biasa seperti penyegelan rumah pejabat penegak hukum. Publik pun bertanya: apa yang sebenarnya terjadi di antara penyegelan dan pembukaan segel itu?
Penyegelan: Tindakan Serius, Bukan Seremonial
Dalam praktik penegakan hukum, penyegelan bukanlah prosedur administratif biasa. Ia menandai adanya indikasi awal keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik—baik untuk pengamanan barang bukti, pencegahan penghilangan dokumen, maupun menjaga status quo lokasi.
Artinya, penyegelan mensyaratkan alasan objektif. Karena itu, wajar bila publik mengasumsikan telah ada informasi atau temuan awal yang cukup signifikan hingga KPK mengambil langkah tersebut.
Namun, ketika segel dibuka tanpa penjelasan rinci, asumsi itu runtuh—dan menyisakan ruang kosong yang tak terjawab.
“Tidak Cukup Bukti”: Frasa Normatif, Dampak Sistemik
Pernyataan “tidak cukup bukti” terdengar final, tetapi tanpa parameter yang dijelaskan, frasa ini justru membuka spekulasi:
Bukti apa yang dicari?
Apakah bukti itu tidak ditemukan, atau ditemukan tetapi tidak memenuhi unsur pasal?
Apakah telah dilakukan pemeriksaan saksi, penelusuran aliran dana, atau analisis komunikasi?
Ketika pertanyaan-pertanyaan ini tak dijawab, publik menghadapi ketidakpastian hukum komunikatif—bukan soal benar atau salah, melainkan soal transparansi proses.
Standar Ganda atau Keterbatasan Komunikasi?
Dalam banyak OTT lain, KPK kerap memaparkan:
Konstruksi perkara,
Peran masing-masing pihak,
Alur dugaan tindak pidana.
Namun, dalam perkara ini—yang menyentuh sesama aparat penegak hukum—penjelasan tampak lebih hemat. Situasi ini menimbulkan persepsi (benar atau keliru) tentang standar komunikasi yang berbeda, meski tidak serta-merta berarti standar penegakan hukumnya berbeda.
Persepsi, bagaimanapun, adalah faktor krusial dalam legitimasi lembaga.
Kepercayaan Publik di Titik Uji
Kasus ini menempatkan KPK pada titik uji kepercayaan. Di satu sisi, KPK berhak menghentikan langkah penyidikan bila bukti tidak mencukupi. Di sisi lain, tindakan besar memerlukan penjelasan yang proporsional.
Tanpa penjelasan yang memadai, ruang publik terisi oleh dugaan, bisik-bisik, dan narasi alternatif—sesuatu yang justru ingin dihindari oleh penegakan hukum modern.
Pertanyaan yang Tetap Sah Diajukan
Investigasi publik tidak selalu menuntut jawaban detail perkara. Namun ada pertanyaan minimum yang sah dan wajar:
Apakah penyegelan dilakukan sebagai verifikasi awal atau tindak lanjut temuan konkret?
Apakah pihak terkait pernah diperiksa dalam kapasitas saksi?
Apakah perkara ini masih terbuka untuk pengembangan di kemudian hari?
Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tidak membuka rahasia penyidikan, tetapi menutup ruang kecurigaan yang tidak perlu.
Penutup
Kasus dibukanya segel rumah Kajari Bekasi bukan sekadar episode hukum, melainkan cermin relasi antara kekuasaan, transparansi, dan kepercayaan publik. Dalam negara hukum, proses boleh berhenti, tetapi penjelasan tidak boleh menggantung.
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan satu segel yang dibuka, melainkan keyakinan publik bahwa hukum bekerja dengan terang—tanpa bayang-bayang.
Penulis : Redaksi
Editor : Arjuna
Sumber Berita : dari berbagai sumber
