KORUPSI : Dampak Pilkada Serentak

- Redaksi

Kamis, 12 September 2024 - 06:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Cikarang- jmpdnews.com || KORUPSI : Menurut Robert Klitgaard, “Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”.
Korupsi adalah Salah satu faktor dominan yang menjerat para kepala daerah terjerembab masuk kedalam pusaran Perselingkuhan yang membodohi masyarakat.
Akibat DEMOKRASI berbiaya tinggi

Lalu bagaimana dengan Pilkada serentak kabupaten Bekasi 27 November 20204 yang akan datang ?
Politik Uang begitu masif saat Pileg yang baru lalu.Lembaga Pengawasan Pemilu yang di gadang-gadang terus memperbaiki kwalitas Pemilu dalam kenyataan jauh panggang dari api.Politik uang dengan terbuka dan kasat mata terjadi di setiap person to person.Uang memainkan demokrasi yang sejati. Sejauh mana harapan masyarakat dengan melihat keadaan demokrasi yang ada.

Baca Juga :  Pasal Pencemaran Nama Baik Dibatalkan MK, UU ITE dan KUHP Perlu Direvisi

Para legislator jika ingin dapat suara kudu belanja minimal Rp.30.000 dan maksimal tidak terbatas kepada masyarakat yang masih mengedepankan Ada Uang kita pilih.
Fenomena ini di Prediksi masih tidak akan jauh berbeda dalam pilkada serentak.

Salah satu dg masifnya POLITIK UANG dan dekatnya waktu dg Pilkada serentak tidak akan terlalu berbeda jauh penyakit Money Politik akan menggurita di sekitar kita.
Saatnya membalikan. Fakta dg memperbaiki tatanan kehidupan Demokrasi dimana Pemilu yang bersih dan jujur bagi semua orang para pemilih.

Baca Juga :  Audensi Repdem ke Dinas Disporaparbud Di Duga Permainan Dengan Pihak Ke-Tiga

Mengutip berita Karawang Bekasi Ekpres rabu 11 September 2024 dimana kekayaan para kandidat Bupati bekasi di buka lebar ke publik pasti banyak ragam komentar dan opini masyarakat.Begitulah Demokrasi yang di bangun jika menggunakan paradigma UANG endingnya yang akan menjadi korban adalah masyarakat saat ini dan 5 tahun ke depan.
AYO CEGAH POLITIK UANG
Pilihan anda menentukan masa depan kabupaten Bekasi.

Penulis : Red

Editor : Arjuna

Sumber Berita : jmpdnews.com

Berita Terkait

Ada apa Megawati Kumpulkan Kepala Daerah dari PDIP ?
Urgensi Pasal Pencemaran Nama Baik
Modus Keterangan Ahli Disalahgunakan untuk Hentikan Perkara
Pasal Pencemaran Nama Baik Dibatalkan MK, UU ITE dan KUHP Perlu Direvisi
Apa Urgensi UU TNI di Revisi ?
Kepala Dinas LH Jadi Tersangka Di Duga Lalai Mengelola TPA Burangkeng.
ALASAN PUTUSAN HAKIM NO MENURUT UU
Tatib Baru DPR Bisa Rekomendasi Pemberhentian Hakim MA hingga MK dan TNI POLRI
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 16 Mei 2025 - 19:19 WIB

Ada apa Megawati Kumpulkan Kepala Daerah dari PDIP ?

Minggu, 4 Mei 2025 - 11:14 WIB

Urgensi Pasal Pencemaran Nama Baik

Minggu, 4 Mei 2025 - 10:28 WIB

Modus Keterangan Ahli Disalahgunakan untuk Hentikan Perkara

Kamis, 1 Mei 2025 - 12:08 WIB

Pasal Pencemaran Nama Baik Dibatalkan MK, UU ITE dan KUHP Perlu Direvisi

Minggu, 16 Maret 2025 - 16:30 WIB

Apa Urgensi UU TNI di Revisi ?

Kamis, 13 Maret 2025 - 08:38 WIB

Kepala Dinas LH Jadi Tersangka Di Duga Lalai Mengelola TPA Burangkeng.

Minggu, 9 Februari 2025 - 07:47 WIB

ALASAN PUTUSAN HAKIM NO MENURUT UU

Kamis, 6 Februari 2025 - 17:12 WIB

Tatib Baru DPR Bisa Rekomendasi Pemberhentian Hakim MA hingga MK dan TNI POLRI

Berita Terbaru

Pemerintahan

100 hari Kinerja Bupati Bekasi 81,4% Responden Puas

Selasa, 10 Jun 2025 - 17:26 WIB

{

Blog

Pendakwah Islam Yahya Waloni meninggal Dunia

Sabtu, 7 Jun 2025 - 05:52 WIB