Ketua Komite Sekolah SMPN 4 Cikarang Timur Minta Pemerintah Tinjau Kembali PP No 28 Tentang Kesehatan

- Redaksi

Senin, 12 Agustus 2024 - 20:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

jmpdnews.com || Bekasi – Ketua Komite sekolah SMPN 4 Cikarang Timur Zuli Zulkipli SH, mengharapkan kepada pemerintah agar dapat meninjau kembali Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

“Kami orang tua wali sangat khawatir dengan keluarnya PP nomor 28 tahun 2024. Dalam PP tersebut pada pasal 103 ayat 4 mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja,” kata Zuli Zulkipli SH, Senin, 12/8/2024.

Baca Juga :  Tenaga Kerja Migran Asal Karawang Diduga Akan Diselundupkan ke Timur Tengah

Zuli menyebutkan, pasal 103 ayat 4 butir e dalam PP 28 tahun 2024 itu menimbulkan multi tafsiran di kalangan orang tua wali murid dan juga masyarakat.

“Kami orang tua melihat bahwa anak remaja siswa sekolah belum sigap dalam memahami dan mengambil sebuah keputusan, katanya.

Dengan keluarnya PP ini pihak pelaku bisa saja merayu dan berdalih, perbuatan mereka ini aman karena bahkan pemerintah membenarkan pembagian alat kontrasepsi di tingkat remaja.

Baca Juga :  Ribuan Blangko Ijasah Kadaluarsa Dimusnahkan Oleh Disdikpora Kabupaten Cianjur

“Dan kami orang tua wali mengharapkan kepada pihak Legislatif dan pihak yang bergerak di Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan. Menurut kami pemerintah perlu untuk mengkaji dan mengevaluasi ulang terhadap PP tersebut,” pungkasnya.

Dan pihak Komite sekolah SMPN 4 Cikarang Timur menghimbau kepada seluruh orang tua untuk dapat lebih memperhatikan dan memberi pengawasan terhadap anak anak.

Penulis : Red

Editor : Asj Cinema

Berita Terkait

Rangkaian HPN 2026: AMKI Cirebon Raya Adakan Jumat Berkah
Rakim Sonjaya, Sekretaris JMPD Kabupaten Bekasi, Ucapkan Selamat atas Pelantikan Sekda Baru Drs. H. Endin Samsudin, M.Si
Sekertaris JMPD Kabupaten Bekasi Soroti Keras Obat Kadaluarsa Rp800 Juta di UPTD Kesehatan Kabupaten Bekasi
Hadir ke Kabupaten Bekasi, Menteri PKP Ara Ajak Masyarakat Manfaatkan Kredit Program Perumahan dan FLPP
LBH ARJUNA: Reformasi Sistem Rujukan BPJS Harus Berpihak pada Keselamatan Pasien**
Kabupaten Bekasi Dinilai Tertinggal dalam Inovasi Kebijakan dan Program Pembangunan
Bupati Bekasi Tinjau Banjir Sukatani: Pekerjaan BBWS Tertunda Jadi Sorotan Utama
Pidana Kerja Sosial di Jawa Barat, KDM: Efisiensi Anggaran Negara dan Dorong Produktivitas Sosial
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Januari 2026 - 19:18 WIB

Rangkaian HPN 2026: AMKI Cirebon Raya Adakan Jumat Berkah

Jumat, 28 November 2025 - 16:49 WIB

Rakim Sonjaya, Sekretaris JMPD Kabupaten Bekasi, Ucapkan Selamat atas Pelantikan Sekda Baru Drs. H. Endin Samsudin, M.Si

Sabtu, 22 November 2025 - 14:55 WIB

Sekertaris JMPD Kabupaten Bekasi Soroti Keras Obat Kadaluarsa Rp800 Juta di UPTD Kesehatan Kabupaten Bekasi

Sabtu, 22 November 2025 - 08:48 WIB

Hadir ke Kabupaten Bekasi, Menteri PKP Ara Ajak Masyarakat Manfaatkan Kredit Program Perumahan dan FLPP

Senin, 17 November 2025 - 08:44 WIB

LBH ARJUNA: Reformasi Sistem Rujukan BPJS Harus Berpihak pada Keselamatan Pasien**

Sabtu, 8 November 2025 - 08:22 WIB

Kabupaten Bekasi Dinilai Tertinggal dalam Inovasi Kebijakan dan Program Pembangunan

Rabu, 5 November 2025 - 15:23 WIB

Bupati Bekasi Tinjau Banjir Sukatani: Pekerjaan BBWS Tertunda Jadi Sorotan Utama

Selasa, 4 November 2025 - 19:35 WIB

Pidana Kerja Sosial di Jawa Barat, KDM: Efisiensi Anggaran Negara dan Dorong Produktivitas Sosial

Berita Terbaru

Hukum & Politik

Sniper : Waspadai Narasi Miring yang Melemahkan Plt. Bupati Bekasi

Rabu, 18 Mar 2026 - 10:51 WIB

Keuangan

Urgensi Revisi UU ASN PPPK Jadi Korban

Senin, 16 Mar 2026 - 09:48 WIB