Berita Hukum & Politik

Hukum & Politik

Saat Pejabat Bebas Ganti Nomor, Negara Batasi Hak Komunikasi Warga

Hukum & Politik | Teknologi | Selasa, 27 Januari 2026 - 18:08 WIB

Selasa, 27 Januari 2026 - 18:08 WIB

Jakarta-jmpdnews.com Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali menuai sorotan publik setelah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 7 Tahun 2026 yang membatasi…

Hukum & Politik

Rekayasa Kasus: KUHP Baru Ancam APH Hingga 12 Tahun Penjara

Hukum & Politik | Minggu, 25 Januari 2026 - 08:54 WIB

Minggu, 25 Januari 2026 - 08:54 WIB

Cikarang-jmpdnews.com Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mulai Januari 2026 menandai babak baru dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Salah satu ketentuan yang…

Hukum & Politik

Pasal 72 KUHAP: Hak Tersangka atas Salinan BAP Bersifat Konstitusional

Hukum & Politik | Jumat, 23 Januari 2026 - 09:16 WIB

Jumat, 23 Januari 2026 - 09:16 WIB

JPMDNEWS.COM — Praktik penyidikan pidana di Indonesia selama bertahun-tahun kerap menempatkan tersangka dalam posisi yang tidak seimbang. Salah satu problem klasik adalah penolakan penyidik…

Hukum & Politik

Apakah Hukuman Pidana Kerja Sosial ?

Hukum & Politik | Kamis, 22 Januari 2026 - 16:21 WIB

Kamis, 22 Januari 2026 - 16:21 WIB

Cikarang – jmpdnews.com Hukuman Pidana Kerja Sosial Resmi Berlaku Januari 2026: Apa Itu dan Bagaimana Penerapannya di Indonesia? Mulai Januari 2026, Indonesia akan menyambut…

Hukum & Politik

Upaya Paksa Hanya 3 Tanpa Penetapan Pengadilan

Hukum & Politik | Sabtu, 17 Januari 2026 - 07:00 WIB

Sabtu, 17 Januari 2026 - 07:00 WIB

Hukum-jmpdnews.com Terdapat sembilan jenis upaya paksa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru meliputi penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan…

Hukum & Politik

LBH ARJUNA: Laporan ke KPK Tanpa Dasar Hukum Jelas Perkeruh Situasi Bekasi

Hukum & Politik | Jumat, 16 Januari 2026 - 16:55 WIB

Jumat, 16 Januari 2026 - 16:55 WIB

Bekasi — jmpdnews.com Direktur LBH ARJUNA, Zuli Zulkipli, S.H., menilai pelaporan dugaan ijon proyek dan jual beli jabatan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang…

Hukum & Politik

KRITIK NORMATIF TERHADAP PENAFSIRAN KUHAP BARU SEBAGAI DASAR PEMBATASAN EKSPOSE TERSANGKA KORUPSI

Hukum & Politik | Minggu, 11 Januari 2026 - 17:52 WIB

Minggu, 11 Januari 2026 - 17:52 WIB

Cikarang – jmpdnews.com I. Pendahuluan Berlakunya KUHAP Baru sejak Januari 2026 menandai perubahan paradigma hukum acara pidana Indonesia ke arah due process of law…

Advokast

LEGAL OPINION : Penarikan Barang Jaminan Oleh Debt Collectror KUHP BARU

Advokast | Advokat | Hukum & Politik | Jumat, 9 Januari 2026 - 07:49 WIB

Jumat, 9 Januari 2026 - 07:49 WIB

LEGAL OPINION TENTANG PENARIKAN BARANG JAMINAN OLEH DEBT COLLECTOR DITINJAU DARI PASAL 520 KUHP BARU ________________________________________ I. IDENTITAS PENYUSUN Lembaga : Lembaga Bantuan Hukum…

Hukum & Politik

Makna “Diperiksa” dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum & Politik | Selasa, 6 Januari 2026 - 05:33 WIB

Selasa, 6 Januari 2026 - 05:33 WIB

JMPDNEWS.COM | OPINI HUKUM Penggunaan istilah “diperiksa” dalam pemberitaan perkara hukum kerap menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Padahal, dalam hukum positif Indonesia, istilah…

Hukum & Politik

Ketika Hukum Bertemu Kemanusiaan: Kasus Disabilitas dalam Jerat Korupsi dan Tantangan Keadilan Substantif

Hukum & Politik | Rabu, 3 Desember 2025 - 08:20 WIB

Rabu, 3 Desember 2025 - 08:20 WIB

Jakarta – jmpdnews.com Penanganan hukum terhadap penyandang disabilitas kembali menjadi sorotan publik setelah  dua orang tersangka dengan kondisi disabilitas diduga terlibat dalam perkara tindak…

Hukum & Politik

Apakah Perkara Pidana Bisa Daluarsa ?

Hukum & Politik | Selasa, 2 Desember 2025 - 06:17 WIB

Selasa, 2 Desember 2025 - 06:17 WIB

Jakarta — jmpdnews.com Kadaluarsa perkara pidana atau gugurnya hak negara untuk menuntut seseorang merupakan isu hukum yang sering menimbulkan pertanyaan publik, terutama dalam kasus-kasus…

Hukum & Politik

Asas Praduga Tak Bersalah Hanya Di Atas Kertas? Praktik Hukum Pidana di Indonesia Dinilai Melenceng

Hukum & Politik | Senin, 1 Desember 2025 - 06:28 WIB

Senin, 1 Desember 2025 - 06:28 WIB

Jakarta – jmpdnews.comAsas praduga tak bersalah yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kembali dipertanyakan. Sejumlah pengamat hukum menilai bahwa…

Hukum & Politik

Sistem Multi Bar: Putusan MK Jadi Fondasi, Cermat Narasi “7 Organisasi Advokat Resmi”

Hukum & Politik | Selasa, 25 November 2025 - 19:23 WIB

Selasa, 25 November 2025 - 19:23 WIB

Jakarta – jmpdnews.com Polemik mengenai sistem organisasi advokat kembali mengemuka setelah beredarnya informasi bahwa pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah…

Hukum & Politik

Dari Pontianak Ini Gegerkan Sidang KIP Ijazah Jokowi

Hukum & Politik | Sabtu, 22 November 2025 - 14:53 WIB

Sabtu, 22 November 2025 - 14:53 WIB

Jakarta – jmpdnews.com Kemarin heboh tiang listrik dicor dengan buah kelapa. Hebohnya sampai ke negeri jiran pula. Satu lagi ni yang bikin geger nusantara,…

Hukum & Politik

KUHAP Baru Disahkan: Antara Kemajuan Hukum Nasional dan Kekhawatiran Kebebasan Sipil

Hukum & Politik | Jumat, 21 November 2025 - 09:59 WIB

Jumat, 21 November 2025 - 09:59 WIB

Jakarta – jmpdnews.com Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi KUHAP yang baru menandai tonggak sejarah penting bagi sistem hukum Indonesia. Setelah…

Hukum & Politik

KUHAP Baru: Peran Advokat Makin Kuat

Hukum & Politik | Rabu, 19 November 2025 - 06:27 WIB

Rabu, 19 November 2025 - 06:27 WIB

Jakarta, jmpdnews.com DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa (18/11/2025). KUHAP baru ini membawa…

Hukum & Politik

LBH Arjuna : Warga Diimbau Waspadai Risiko Akta Fidusia

Hukum & Politik | Sabtu, 8 November 2025 - 09:32 WIB

Sabtu, 8 November 2025 - 09:32 WIB

Bekasi – jmpdnews.com Cikarang — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arjuna dalam waktu dekat akan menggelar kegiatan Sosialisasi Hukum untuk Masyarakat dengan tema “Langkah Hukum Agar…

Hukum & Politik

SK Dibatalkan dan SK Dicabut, Ini Perbedaan Hukumnya Menurut UU Administrasi Pemerintahan

Hukum & Politik | Kamis, 6 November 2025 - 16:09 WIB

Kamis, 6 November 2025 - 16:09 WIB

Bekasi —  jmpdnews.com Dalam praktik pemerintahan, istilah Surat Keputusan (SK) dibatalkan dan SK dicabut sering kali dianggap sama. Padahal, secara hukum administrasi negara, keduanya…

Hukum & Politik

Daluarsa Hukum Pidana: Ketika Waktu Menghapus Hak Penuntutan Negara

Hukum & Politik | Senin, 27 Oktober 2025 - 08:59 WIB

Senin, 27 Oktober 2025 - 08:59 WIB

Cikarang – jmpdnews.com  Hukum pidana di Indonesia mengenal istilah daluarsa, yakni habisnya jangka waktu tertentu yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut atau melaksanakan…