Cikarang – jmpdnews.com
Fraksi Bintang Persatuan Buruh (F-BPB) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi atas penyampaian Nota Keuangan dan RAPBD 2026 yang bernilai Rp7,57 triliun. Namun, sebagai fraksi yang berpihak pada pekerja dan masyarakat kecil, F-BPB menekankan bahwa anggaran harus menjawab persoalan nyata buruh dan warga.
F-BPB mendukung target PAD Rp4,34 triliun, tetapi menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan tidak boleh membebani pekerja dan UMKM. Penegakan pajak perusahaan besar, pembaruan basis data wajib pajak, serta percepatan elektronifikasi transaksi daerah menjadi sorotan utama.
Pada sisi belanja, F-BPB meminta belanja operasi diarahkan pada peningkatan layanan publik. Belanja modal diprioritaskan untuk penanganan banjir, perbaikan jalan lingkungan, peningkatan layanan kesehatan–pendidikan, serta infrastruktur pendukung kawasan industri. Hibah dan bansos juga diminta lebih transparan dan tepat sasaran.
Sebagai salah astu fraksi yang mewakili elemen buruh, F-BPB menyoroti tingginya pengangguran di kawasan industri. Fraksi mendorong peningkatan anggaran pelatihan kerja, modernisasi BLK, serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan.
Untuk pendidikan dan kesehatan, F-BPB menuntut efisiensi anggaran, pemerataan sarana sekolah di wilayah padat, serta peningkatan layanan Puskesmas dan RSUD. Di sektor lingkungan, penanganan banjir dan penyediaan air bersih harus diprioritaskan, disertai penindakan tegas terhadap industri pencemar.
F-BPB juga menyoroti SILPA Rp298 miliar sebagai indikasi lemahnya perencanaan, dan meminta agar program bagi pekerja tidak terhambat akibat rendahnya serapan anggaran.
Secara umum, F-BPB menilai RAPBD 2026 belum sepenuhnya fokus pada kesejahteraan buruh dan meminta transparansi penuh terutama pada belanja hibah, bansos, dan belanja modal per lokasi. Meski demikian, fraksi menerima RAPBD untuk dibahas lebih lanjut dengan syarat seluruh masukannya menjadi perhatian pemerintah.
F-BPB menegaskan komitmennya mengawal RAPBD 2026 agar berpihak pada pekerja, masyarakat kecil, dan terwujudnya Kabupaten Bekasi yang maju dan berkeadilan demikian di sampaikan ketua Fraksi BPB Hj Nunung Suryadi.
Penulis : Redaksi
Editor : Arjuna
Sumber Berita : Sekretariat FBPB kab Bekasi
