“Enam Isu Strategis, Publik Desak Pemda Kabupaten Bekasi Bertindak Cepat”

- Redaksi

Rabu, 3 September 2025 - 08:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Cikarang – jmpdnews.com – Kabupaten Bekasi saat ini menghadapi sejumlah persoalan penting yang menjadi perhatian bersama. Enam isu strategis berikut dinilai perlu segera ditangani pemerintah daerah demi tercapainya tata kelola yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat.

1. Kedaruratan Sampah
Persoalan sampah semakin meresahkan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bekasi didesak untuk mengambil langkah konkret dan cepat dalam penanganan darurat sampah, termasuk memperkuat sistem pengelolaan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian fiskal Kabupaten Bekasi masih menjadi pekerjaan rumah besar. Optimalisasi potensi daerah, termasuk sektor pajak, retribusi, hingga pemanfaatan aset daerah, perlu dilakukan agar keuangan daerah lebih sehat dan mandiri.

Baca Juga :  Zuli Zulkipli: Prestasi Zonk!! Di Sebut Bapak Pembangunan

3. Penghematan Anggaran
Tingginya beban belanja daerah mendorong perlunya evaluasi menyeluruh. Sorotan publik tertuju pada tunjangan pejabat dan biaya perjalanan dinas eksekutif maupun legislatif. Efisiensi anggaran harus menjadi komitmen bersama demi alokasi yang lebih tepat sasaran.

4. Evaluasi dan Pencabutan Perda
Sejumlah regulasi dinilai perlu direvisi maupun dicabut. Perda Nomor 8 Tahun 2023 direkomendasikan untuk ditinjau ulang guna mendukung peningkatan PAD. Sementara itu, Perda Nomor 9 Tahun 2007 dinilai bermasalah karena menghambat iklim usaha dan investasi.

Baca Juga :  Bupati Bekasi Teken Nota Kesepakatan Revitalisasi Tambak Pantura

5. Penetapan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Ketersediaan lahan hijau dan pertanian produktif menjadi isu penting bagi ketahanan pangan Kabupaten Bekasi. Perda LP2B mendesak segera ditetapkan agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang masif.

6. Penggerakan UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Bekasi didorong untuk lebih berpihak kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selain itu, program pemberdayaan masyarakat harus lebih menyentuh kebutuhan riil warga, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Penulis : Mbah Goen

Penulis : Redaksi

Editor : Arjuna

Sumber Berita : Mbah Goen/Sniper

Berita Terkait

ASN Diminta Muhasabah Diri, Pj Sekda Bekasi Ingatkan Amanah Waktu dan Disiplin Kerja
Sinergi Pemkab Bekasi dan Polri Dorong Penyelesaian Konstruktif Hubungan Industrial di PT Yamaha Music Manufacturing Asia
Lebih dari 200 Atlet Tampil Memukau di Jababeka Go Asia: Ajang Barongsai dan Liong Terbesar se-Asia Digelar di Cikarang
Pemkab Bekasi Tertibkan Ratusan Bangli di Cikarang Utara
Pemkab Bekasi Siapkan Regulasi Baru Pengelolaan RSUD
Ade Kuswara Kunang SH Lantik Ida Farida Menjadi Pj Sekda Kabupaten Bekasi.
APBD Tertekan Karena Belanja Pegawai Membengkak, Ini Solusi yang Bisa Ditempuh Pemda
Direktur LBH Arjuna, Minta Bupati Bekasi Lakukan Rotasi Mutasi Pejabat Tanpa Mahar
Berita ini 47 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 25 Oktober 2025 - 10:04 WIB

ASN Diminta Muhasabah Diri, Pj Sekda Bekasi Ingatkan Amanah Waktu dan Disiplin Kerja

Sabtu, 25 Oktober 2025 - 09:57 WIB

Sinergi Pemkab Bekasi dan Polri Dorong Penyelesaian Konstruktif Hubungan Industrial di PT Yamaha Music Manufacturing Asia

Jumat, 24 Oktober 2025 - 10:20 WIB

Lebih dari 200 Atlet Tampil Memukau di Jababeka Go Asia: Ajang Barongsai dan Liong Terbesar se-Asia Digelar di Cikarang

Selasa, 21 Oktober 2025 - 07:00 WIB

Pemkab Bekasi Tertibkan Ratusan Bangli di Cikarang Utara

Rabu, 1 Oktober 2025 - 19:00 WIB

Pemkab Bekasi Siapkan Regulasi Baru Pengelolaan RSUD

Senin, 15 September 2025 - 15:28 WIB

Ade Kuswara Kunang SH Lantik Ida Farida Menjadi Pj Sekda Kabupaten Bekasi.

Rabu, 3 September 2025 - 08:24 WIB

“Enam Isu Strategis, Publik Desak Pemda Kabupaten Bekasi Bertindak Cepat”

Minggu, 24 Agustus 2025 - 11:21 WIB

APBD Tertekan Karena Belanja Pegawai Membengkak, Ini Solusi yang Bisa Ditempuh Pemda

Berita Terbaru

Hukum & Politik

Daluarsa Hukum Pidana: Ketika Waktu Menghapus Hak Penuntutan Negara

Senin, 27 Okt 2025 - 08:59 WIB