Direktur LBH Arjuna, OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Jadi Momentum Presiden Prabowo Perkuat Reformasi Birokrasi

- Redaksi

Jumat, 22 Agustus 2025 - 06:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bekasi + Jmpdnews.com + Direktur LBH Arjuna Zuli Zulkipli SH menanggapi peristiwa Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Zuli menyampaikan prihatin dengan peristiwa tersebut.

“Bisa secara begitu ya melihatnya, bahwa pengawasan di internal Presiden Prabowo ini enggak terlalu kuat sehingga begitu mudah orang terjerat kasus korupsi,” kata Zuli kepada awak media.

“Saatnya Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja semua menterinya agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bisa meningkat,” Lanjut Zuli.

Praktisi hukum asal Bekasi ini mengatakan Presiden Prabowo pernah mengingatkan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan baik dan jangan sampai melakukan korupsi, namun instruksi itu diabaikan para pembantu presiden itu.

“Kena OTT nya Wamenaker Immanuel Ebenezer menjadi preseden buruk bagi pemerintah di tengah gerakan anti Korupsi yang selalu Presiden Prabowo teriakan ke publik  namun justru anak buahnya Kena OTT KPK,” ujarnya.

Baca Juga :  Penempatan Pekerja Migran Ilegal Masih Terus Berkembang dan Beradaptasi

Zuli menegaskan Presiden Prabowo harus kembali menegaskan instruksi-nya kepada para pembantunya di Kabinet Merah Putih agar tidak main-main, dengan melakukan korupsi, sehingga perlu pembenahan di kabinet agar bisa bekerja lebih baik sesuai harapan masyarakat.

“Ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja semua menteri, harus dibutuhkan integritas dari para pembantu presiden, sehingga bukan hanya persoalan omon – omon saja,” katanya.

Baca Juga :  Budi Gunawan Sebut Kemenko Polkam Pantau Penyelesaian Kasus Kematian Prada Lucky Namo, Singgung soal Kehormatan Prajurit

Zuli berharap Presiden Prabowo harus  menunjukan ke publik kalo kabinetnya di isi oleh orang – orang yang profesional di bidangnya bukan sekedar bagi – bagi kursi kekuasaan. (RMA)

Berita Terkait

LBH ARJUNA Kecam Keras Penyebaran berita Fitnah terhadap Plt Bupati Bekasi di Medsos
Sniper : Waspadai Narasi Miring yang Melemahkan Plt. Bupati Bekasi
Apa Itu Somasi ?
Saat Pejabat Bebas Ganti Nomor, Negara Batasi Hak Komunikasi Warga
Rekayasa Kasus: KUHP Baru Ancam APH Hingga 12 Tahun Penjara
Pasal 72 KUHAP: Hak Tersangka atas Salinan BAP Bersifat Konstitusional
Apakah Hukuman Pidana Kerja Sosial ?
Upaya Paksa Hanya 3 Tanpa Penetapan Pengadilan
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 Maret 2026 - 12:43 WIB

LBH ARJUNA Kecam Keras Penyebaran berita Fitnah terhadap Plt Bupati Bekasi di Medsos

Rabu, 18 Maret 2026 - 10:51 WIB

Sniper : Waspadai Narasi Miring yang Melemahkan Plt. Bupati Bekasi

Jumat, 27 Februari 2026 - 17:43 WIB

Apa Itu Somasi ?

Selasa, 27 Januari 2026 - 18:08 WIB

Saat Pejabat Bebas Ganti Nomor, Negara Batasi Hak Komunikasi Warga

Minggu, 25 Januari 2026 - 08:54 WIB

Rekayasa Kasus: KUHP Baru Ancam APH Hingga 12 Tahun Penjara

Jumat, 23 Januari 2026 - 09:16 WIB

Pasal 72 KUHAP: Hak Tersangka atas Salinan BAP Bersifat Konstitusional

Kamis, 22 Januari 2026 - 16:21 WIB

Apakah Hukuman Pidana Kerja Sosial ?

Sabtu, 17 Januari 2026 - 07:00 WIB

Upaya Paksa Hanya 3 Tanpa Penetapan Pengadilan

Berita Terbaru

Hukum & Politik

Sniper : Waspadai Narasi Miring yang Melemahkan Plt. Bupati Bekasi

Rabu, 18 Mar 2026 - 10:51 WIB

Keuangan

Urgensi Revisi UU ASN PPPK Jadi Korban

Senin, 16 Mar 2026 - 09:48 WIB