Dana Hibah Vertikal Rp 80 M Jomplang Dengan Anggaran Kesehatan Yang Minim

Red - Redaksi

Rabu, 26 Februari 2025 - 11:20 WIB

URL berhasil dicopy

CIKARANG PUSAT, jmpdnews.com – Sekitar Rp 80 miliar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi 2025 mengalir ke instansi vertikal. Anggaran itu dialokasikan untuk merehab rumah dinas, bangun mess karyawan hingga pemasangan lift.

Berdasarkan data APBD 2025 yang dihimpun iNewsBekasi.id, puluhan miliar anggaran itu di antaranya, pembangunan Yontaipur Kostrad Tahap II Rp29.998.520.000, Rehab Rumah Dinas Korem 051/Wkt Rp2.998.520.000.

Rehab Gedung Koramil 12/Serang Baru Rp1.498.520.000, Rehab Gedung Koramil 09/Cibarusah Rp1.498.000.000, Rehab Gedung Koramil 13/Kedungwaringin Rp748.520.000. Pemkab Bekasi juga mengalokasikan anggaran pembangunan Polsek Babelan Rp12.998.520.000.

Lanjutan pembangunan Satpamobvit Polres Metro Bekasi Rp4.998.520.000, Rehab Rumah Dinas Polres di Tambun Selatan Rp1.598.520.000, Lanjutan pembangunan Gudang Logistik Polres Rp1.498.520.000.

Rehab Polsek Setu Rp498.520.000 dan Rehab Kantor Polsek Kedungwaringin Rp498.520.000. Anggaran sebesar Rp6.598.520.000 juga digelontorkan pada tahun ini untuk pembangunan Mess Karyawan Kejari Kabupaten Bekasi.

Selain itu lembaga adhiyaksa itu juga mendapatkan anggaran Rp1.998.520.000 untuk merehab Gedung Pengelolaan Aset dan Barang Bukti. Bahkan, anggaran Pembangunan Prasarana Penunjang dan Pemasangan Lift Pengadilan Negeri Cikarang sebesar Rp2.498.520.000.

Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi Rp298.520.000, Pembangunan Kantor Kementerian Agama Rp4.998.520.000 dan Rehabilitasi Gedung Bappeda (Gedung Sampurna Kolopaking) sebesar Rp4.998.520.000.

Namun demikian, besar anggaran yang digelontorkan untuk instansi vertikal tidak sebanding dengan alokasi anggaran antuk infrastruktur kesehatan, di mana pada tahun ini Pemkab Bekasi hanya mengalokasikan anggaran perbaikan infrastruktur kesehatan sebesar Rp13.994.080.000.

Hibah ke instansi vertikal, seperti lembaga atau badan yang berada di bawah pemerintah pusat, umumnya diperbolehkan, namun ada beberapa pertimbangan dan aturan yang perlu diperhatikan.

Dasar Hukum: Hibah ke instansi vertikal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hukum yang ada, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hibah yang diberikan kepada instansi pemerintah harus mematuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Tujuan Hibah: Hibah yang diberikan kepada instansi vertikal biasanya bertujuan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan program yang mendukung pelayanan publik.
Persetujuan dan Prosedur: Hibah kepada instansi vertikal umumnya memerlukan persetujuan atau koordinasi dengan pihak yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, atau lembaga terkait lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa hibah tersebut digunakan secara transparan dan sesuai dengan peruntukannya.
Pengawasan: Hibah yang diberikan kepada instansi vertikal akan diawasi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme pengawasan yang berlaku. Biasanya, pengawasan dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga pengawas yang ditunjuk.

Dengan demikian, meskipun hibah ke instansi vertikal diperbolehkan, prosesnya harus dilakukan selektif dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Sebaiknya konsultasikan dengan pihak yang berkompeten jika ada rencana untuk memberikan hibah kepada instansi vertikal.

Padahal Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja baik APBN maupun APBD. Namun demikian belum ada langkah konkret Pemkab Bekasi dalam menyikapi Inpres tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Syukron enggan menjelaskan terkait anggaran fantastis intansi vertikal tersebut. “Tanya saja ke Badan Anggaran (Banggar),” kilah Ade kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

Sementara itu, Sekda Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi ketika dikonfirmasi iNewsBekasi.id terkait anggaran tersebut belum bisa dihubungi. Sedangkan, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang masih mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Di sisi lain Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, SH sama sekali tidak di libatkan baik dari sisi penganggaran, perencanaan dan proses sehingga akan berdampak kepada program visi misi Bupati di tahun 2025 ini.Bidang Hukum JMPD Hendri SH dengan sinis menyinggung dana Hibah vertikal alokasi yang besar dan di sisi lain anggaran Dinas Kesehatan sangat Minim padahal beberapa hari yang lalu problematika KIS juga belum selesai” pungkasnya.