Bupati Bekasi Tinjau Banjir Sukatani: Pekerjaan BBWS Tertunda Jadi Sorotan Utama

- Redaksi

Rabu, 5 November 2025 - 15:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUKATANI, JMPDNews.com – Banjir yang merendam sejumlah titik di Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, kembali memunculkan persoalan klasik penanganan infrastruktur air di Kabupaten Bekasi. Pada Senin (3/11/2025), Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang turun langsung ke lokasi terdampak, meninjau sekolah-sekolah, tanggul jebol, hingga kawasan permukiman yang masih tergenang.

Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Pj Sekretaris Daerah, perangkat daerah terkait, Baznas, perwakilan BNPB, Camat Sukatani, dan Kepala Desa Sukamanah. Di lapangan, Bupati menyapa warga yang sejak beberapa hari terakhir berada dalam kondisi darurat.

Dari hasil peninjauan, Ade menyoroti adanya pekerjaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang tertunda dan dianggap sebagai salah satu pemicu utama meluapnya air ke permukiman.
“Salah satunya pekerjaan BBWS yang tertunda. Ini menjadi sumber utama air meluap ke pemukiman. Saya minta pihak BBWS segera tanggap agar genangan tidak semakin meluas,” ujar Ade.

Bupati juga mencermati kondisi rumah warga yang rusak diterjang banjir. Ia menegaskan pemerintah daerah akan memberikan bantuan sesuai status kepemilikan lahan.
“Kalau lahannya milik pribadi dengan bukti kepemilikan yang sah, kita bantu lewat program Rutilahu. Tapi kalau tanahnya milik negara, kita berikan logistik, makanan, dan tempat istirahat sementara,” katanya.

Baca Juga :  LKBB Barong WLC 2024 Ajang Bergengsi Baris-Berbaris di WaterBoom Lippo Cikarang

Ade menekankan perlunya langkah cepat pada titik-titik tanggul yang jebol. Menurutnya, penahan air sementara harus segera dibuat sebelum pekerjaan permanen diselesaikan.
“Untuk jangka panjang, pemasangan beton penahan harus dipercepat agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.

Di tengah kondisi yang serba darurat, Ade menegaskan pentingnya kerja lintas sektor.
“BNPB sudah menyatakan kesiapannya. Pemerintah daerah akan menggandeng berbagai pihak, termasuk CSR, agar penanganan betul-betul dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain meninjau lokasi banjir, Ade juga melihat langsung dapur umum BPBD di depan Kantor Desa Sukamanah yang menjadi pusat distribusi logistik untuk warga terdampak. Usai kunjungan lapangan, ia memimpin rapat koordinasi dengan perangkat daerah dan BNPB guna merumuskan langkah cepat pascabanjir.

“Yang paling penting sekarang tindakan cepat dan nyata di lapangan,” tandasnya.

Baca Juga :  APBD Tertekan Karena Belanja Pegawai Membengkak, Ini Solusi yang Bisa Ditempuh Pemda

Tiga Titik Jebol, Infrastruktur Air Diulas Ulang

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menyebut ada tiga fokus utama penanganan pascabanjir yang kini dikerjakan pemerintah daerah.

Pertama, perbaikan pintu air BSH 0 yang sudah lama tidak berfungsi dan kini tengah dikerjakan Dinas SDABMBK dengan target selesai sepekan. Kedua, pemasangan sitpel atau tembok penahan tanggul yang masih dikoordinasikan dengan BBWS. Ketiga, pembersihan sampah di sepanjang aliran kali dari Sukatani hingga Muara Gembong, yang saat ini dilakukan Dinas Lingkungan Hidup.

Di Desa Sukamanah sendiri terdapat tiga titik tanggul jebol dan beberapa segmen tanggul kritis.
“Di bawah tanggul ada pori-pori yang bisa membesar jika terus tertekan air. Masyarakat dan relawan sudah mulai memperkuat tanggul dengan karung pasir,” ujar Muchlis.

Penanganan sementara kini berpacu dengan waktu. Pemerintah daerah dituntut mempercepat pekerjaan struktural yang tertunda, sembari menyiapkan langkah jangka panjang untuk mencegah banjir berulang—sebuah pekerjaan rumah tahunan yang kembali menagih penyelesaian serius. (**)

Berita Terkait

Rangkaian HPN 2026: AMKI Cirebon Raya Adakan Jumat Berkah
Rakim Sonjaya, Sekretaris JMPD Kabupaten Bekasi, Ucapkan Selamat atas Pelantikan Sekda Baru Drs. H. Endin Samsudin, M.Si
Sekertaris JMPD Kabupaten Bekasi Soroti Keras Obat Kadaluarsa Rp800 Juta di UPTD Kesehatan Kabupaten Bekasi
Hadir ke Kabupaten Bekasi, Menteri PKP Ara Ajak Masyarakat Manfaatkan Kredit Program Perumahan dan FLPP
Kabupaten Bekasi Dinilai Tertinggal dalam Inovasi Kebijakan dan Program Pembangunan
Pidana Kerja Sosial di Jawa Barat, KDM: Efisiensi Anggaran Negara dan Dorong Produktivitas Sosial
Barang Bukti Bisa Dikembalikan ke Terdakwa, Ini Dasar Hukumnya
Pemkab Bekasi Dorong Kolaborasi Dunia Usaha dan Pendidikan Lewat Program Permagangan
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Januari 2026 - 19:18 WIB

Rangkaian HPN 2026: AMKI Cirebon Raya Adakan Jumat Berkah

Jumat, 28 November 2025 - 16:49 WIB

Rakim Sonjaya, Sekretaris JMPD Kabupaten Bekasi, Ucapkan Selamat atas Pelantikan Sekda Baru Drs. H. Endin Samsudin, M.Si

Sabtu, 22 November 2025 - 14:55 WIB

Sekertaris JMPD Kabupaten Bekasi Soroti Keras Obat Kadaluarsa Rp800 Juta di UPTD Kesehatan Kabupaten Bekasi

Sabtu, 22 November 2025 - 08:48 WIB

Hadir ke Kabupaten Bekasi, Menteri PKP Ara Ajak Masyarakat Manfaatkan Kredit Program Perumahan dan FLPP

Sabtu, 8 November 2025 - 08:22 WIB

Kabupaten Bekasi Dinilai Tertinggal dalam Inovasi Kebijakan dan Program Pembangunan

Rabu, 5 November 2025 - 15:23 WIB

Bupati Bekasi Tinjau Banjir Sukatani: Pekerjaan BBWS Tertunda Jadi Sorotan Utama

Selasa, 4 November 2025 - 19:35 WIB

Pidana Kerja Sosial di Jawa Barat, KDM: Efisiensi Anggaran Negara dan Dorong Produktivitas Sosial

Selasa, 4 November 2025 - 05:54 WIB

Barang Bukti Bisa Dikembalikan ke Terdakwa, Ini Dasar Hukumnya

Berita Terbaru

Media

AMKI Jakarta Kolaborasi Dengan Smesco Siap Dukung UMKM

Selasa, 27 Jan 2026 - 20:34 WIB

Hukum & Politik

Saat Pejabat Bebas Ganti Nomor, Negara Batasi Hak Komunikasi Warga

Selasa, 27 Jan 2026 - 18:08 WIB

Hukum & Politik

Rekayasa Kasus: KUHP Baru Ancam APH Hingga 12 Tahun Penjara

Minggu, 25 Jan 2026 - 08:54 WIB