Jalan Tengah Polemik Penolakan Peternakan Babi di Jepara, Wagub Jateng Sarankan Cari Lokasi Lain

- Redaksi

Selasa, 5 Agustus 2025 - 18:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jepara -jmpdnews.com – Investasi peternakan babi di Jepara, Jawa Tengah mengalami penolakan dari masyarakat.

Peternakan babi rencananya akan dibangun di Jepara oleh PT Charoen Pokphand Indonesia dan dirancang menjadi peternakan modern.

Penolakan pembangunan ini dikuatkan dengan fatwa haram yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah pada 1 Agustus 2025.

Meski telah ada penolakan dan fatwa haram yang dikeluarkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan tetap akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Tujuan koordinasi ini untuk mencapai kesepakatan dan mendapatkan solusi terbaik.

“Kalau saran kami nanti dibicarakan lagi, kita cari tempat yang lain kalau masih memungkinkan,” ucap Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen kepada wartawan di kantor DPRD Jawa Tengah pada Senin, 4 Agustus 2025.

Namun, untuk keputusan lebih lanjut, pejabat yang akrab dipanggil Gus Yasin ini menyerahkan sepenuhnya pada Pemerintah Kabupaten Jepara.

“Kami kembalikan ke Pemkab Jepara selaku pemegang kewenangan,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan tentang keadaan masyarakat yang harus tetap kondusif tentang keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah.

Sehingga menurutnya, meski nilai investasi triliunan tetap harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

“Ini juga bentuk investasi buat kami karena memberikan pendapatan, tapi lebih utama bagaimana kondusivitas lingkungan,” sambungnya.(RMA)

Baca Juga :  Polres Purwakarta Pastikan Pemeriksaan Keamanan Rutan Dengan Rutin

Berita Terkait

Rangkaian HPN 2026: AMKI Cirebon Raya Adakan Jumat Berkah
Rakim Sonjaya, Sekretaris JMPD Kabupaten Bekasi, Ucapkan Selamat atas Pelantikan Sekda Baru Drs. H. Endin Samsudin, M.Si
Sekertaris JMPD Kabupaten Bekasi Soroti Keras Obat Kadaluarsa Rp800 Juta di UPTD Kesehatan Kabupaten Bekasi
Hadir ke Kabupaten Bekasi, Menteri PKP Ara Ajak Masyarakat Manfaatkan Kredit Program Perumahan dan FLPP
Kabupaten Bekasi Dinilai Tertinggal dalam Inovasi Kebijakan dan Program Pembangunan
Bupati Bekasi Tinjau Banjir Sukatani: Pekerjaan BBWS Tertunda Jadi Sorotan Utama
Pidana Kerja Sosial di Jawa Barat, KDM: Efisiensi Anggaran Negara dan Dorong Produktivitas Sosial
Pemkab Bekasi Dorong Kolaborasi Dunia Usaha dan Pendidikan Lewat Program Permagangan
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Januari 2026 - 19:18 WIB

Rangkaian HPN 2026: AMKI Cirebon Raya Adakan Jumat Berkah

Jumat, 28 November 2025 - 16:49 WIB

Rakim Sonjaya, Sekretaris JMPD Kabupaten Bekasi, Ucapkan Selamat atas Pelantikan Sekda Baru Drs. H. Endin Samsudin, M.Si

Sabtu, 22 November 2025 - 14:55 WIB

Sekertaris JMPD Kabupaten Bekasi Soroti Keras Obat Kadaluarsa Rp800 Juta di UPTD Kesehatan Kabupaten Bekasi

Sabtu, 22 November 2025 - 08:48 WIB

Hadir ke Kabupaten Bekasi, Menteri PKP Ara Ajak Masyarakat Manfaatkan Kredit Program Perumahan dan FLPP

Sabtu, 8 November 2025 - 08:22 WIB

Kabupaten Bekasi Dinilai Tertinggal dalam Inovasi Kebijakan dan Program Pembangunan

Rabu, 5 November 2025 - 15:23 WIB

Bupati Bekasi Tinjau Banjir Sukatani: Pekerjaan BBWS Tertunda Jadi Sorotan Utama

Selasa, 4 November 2025 - 19:35 WIB

Pidana Kerja Sosial di Jawa Barat, KDM: Efisiensi Anggaran Negara dan Dorong Produktivitas Sosial

Senin, 3 November 2025 - 19:21 WIB

Pemkab Bekasi Dorong Kolaborasi Dunia Usaha dan Pendidikan Lewat Program Permagangan

Berita Terbaru

Hukum & Politik

Sniper : Waspadai Narasi Miring yang Melemahkan Plt. Bupati Bekasi

Rabu, 18 Mar 2026 - 10:51 WIB

Keuangan

Urgensi Revisi UU ASN PPPK Jadi Korban

Senin, 16 Mar 2026 - 09:48 WIB