KARAWANG – jmpdnews.com – Kabarnya, masih ada beberapa Perangkat Daerah, bahkan Pelaksana Tugas (Plt) yang melakukan mutasi pegawai di internal dinasnya di Karawang tanpa sepengetahuan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
di kutip dari Media TAKtik dari surat yang tertera tanda tangan dan tertulis nama Sekda Asep Aang Rahmatullah dari kalangan ASN di lingkungkungan Pemkab Karawang. Hanya saja, hingga berita ini jelang tayang belum berhasil mengkonfirmasi surat tersebut kepada Sekda Aang.
Dihubungi via ponselnya, Jum’at malam, 11 Juli 2025, Aang belum mengangkat. Dikirim pertanyaan melalui WhatsApp juga belum membalas. Sama halnya upaya Media untuk mendapatkan konfirmasi serupa ke Plt. Kepala BKPSDM Asip Suhendar pun belum berhasil. Sedangkan jawaban dari Sekretaris BKPSDM Gery S. Samrodi, meminta agar menghubungi atasannya tersebut.
Dalam surat itu (jika surat itu benar ada), menjelaskan bahwa kewenangan menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan hanya bisa dilakukan oleh Bupati selaku PPK. Itupun harus atas pertimbangan teknis BKN (Badan Kepegawaian Negara) melalui aplikasi i-Mut BKN.
Prosesnya, dikonsultasikan dan diusulkan terlebih dahulu melalui BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), disertai alasan pertimbangan serta dilampiri dokumen peta kebutuhan atau formasi jabatan (Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja).
Jika mutasi tanpa melalui pertimbangan teknis BKN, katanya, yang akan dirugikan adalah pegawai bersangkutan. Dampaknya antara lain mereka (ASN) hasil mutasi tanpa prosedur tidak dapat melakukan pengajuan kenaikan pangkat, mutasi/rotasi/promosi dan layanan kepegawaian lainnya.
Penulis : Redaksi
Editor : Arjuna
Sumber Berita : Media Tak tik
