Cikarang, jmpdnews.com || Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi telah menonaktifkan sekitar 7.878 jiwa PBI APBN dan penonaktifan PBI APBD (PBPU BP pemda ) 189.906 jiwa.
Data tersebut diunggah dan terkonfirnasi dari lembaga Jaminan Kesehatan Watch (Jamkes Watch) Kabupaten Bekasi.
Pembina Jamkes Watch Kabupaten Bekasi M.Nurfahroji ,S.H., mengungkapkan bahwa penonaktifan tersebut akan menjadi dampak yang sangat merugikan warga Kabupaten Bekasi.
M.Nurfahroji menyampaikan sudah ada pengaduan dari masyarakat yang datang kepada Jamkes Watch Kabupaten Bekasi yang mengeluhkan terkait penonaktifan KIS sehingga tidak bisa melakukan perobatan di Puskesmas dan Rumah Sakit khususnya yang melakukan rawat jalan, ujarnya, Sabtu, 04/01/ 2024.
beredar berita terkait fasilitas kesehatan masyarakat dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) saat di konfirmasi kepala Dinas Kesehatan dr Alamsyah mengatakan dalam pesan WA sebagai berikut :
Yang kita pernah rapatkan bahwa 146 ribu lebih PBI (Penerima bantuan Iuran) APBD dialihkan menjadi PBI APBN.untuk dialihkan ke PBI APBN, dinonaktifkan dulu oleh BPJS baru sebulan kemudian aktif sebagai peserta BPJS PBI APBN.Mekanisme pengaktifan sesuai aturan BPJS Kesehatan.Bukan aturan pemda.Pemda punya kepedulian lagi dgn adanya Jamkesda. Daerah lain sdh tdk ada jamkesda.
Karena JKN selama ini di kita lebih besar dari APBD jadi dialihkan untuk ditanggung APBN pak dan peserta tersebut ada dalam data DTKS di Kemensos yang harus ditanggung APBN.Anggaran kita (APBD) tetap ada sesuai kuota dan aturan Perda dan Perbup tentang UHC (Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta adalah konsep yang memastikan setiap orang mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil, bermutu, dan komprehensif tanpa kendala finansial. .dan migrasi ini mekanismenya harus dinonaktifkan dulu kemudian didaftarkan lagi di PBI APBN.
Kalau kasus tanpa rujukan bisa di puskesmas…yang rujukan rawat inap kab bekasi ada jamkesda.Demikian penjelasan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bekasi.
Kesimpulan dari kabar berita yang beredar Pemerintah Daerah sudah mengantisipasi dengan Program Jamkesda Kabupaten Bekasi yang akan mengcover (ke kosongan jeda) dengan Migrasi satu bulan dari PBI APBD ke PBI APBN.
Penulis : Redaksi
Editor : Arjuna
Sumber Berita : dari berbagai sumber
