Jakarta, jmpdnews.com || Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi presiden dan wakil presiden usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10).
Berpidato seusai pelantikan itu, Prabowo menyinggung banyak isu yang menyelimuti Indonesia, mulai dari korupsi, kemiskinan, pendidikan, ketahanan pangan hingga konflik di Palestina.
Direktur LBH Arjuna Zuli Zulkipli secara blak-blakan mengatakan pidato itu kontradiktif dengan kenyataan yang ada. Ia mencontohkan pernyataan politikus Partai Gerinda itu soal “nol toleran terhadap korupsi,” tetapi pada kenyataannya Prabowo masih memilih menteri yang sedang berhadapan dengan kasus korupsi. Ia tidak merinci siapa menteri yang dimaksud.
Cuma realisasinya, ketika beliau berbicara tentang zero toleran terhadap korupsi, jangan dipakai lagi dong menteri-menteri dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Jangan dipakai dong menteri yang mengatakan boleh dong melanggar asal tidak ketahuan,”ujar Zuli kepada sabohoran.com.
Prabowo, tambah Zuli Zulkipli, juga menyoroti ketidakhandalan mereka yang mengurus kekayaan negeri. Tetapi pada kenyataannya, Prabowo justru mempertahankan beberapa menteri bidang ekonomi era Jokowi, yang dikritiknya sebagai “tidak pandai mengelola kekayaan negara.”
Zuli juga mengecam pernyataan Prabowo soal pemimpin yang terlalu cepat berpuas diri dengan angka statistik.“Pemimpin jangan terlalu senang melihat angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal belum tentu demikian. Kita merasa bangga diterima di G20, bangga ekonomi terbesar di dunia, tapi apa sudah melihat gambaran sesungguhnya”.
Zuli menilai pernyataan itu justru kecaman terbuka Prabowo terhadap Joko Widodo. “Ini kan kontradiktif semua nih, dia nyindir pak Jokowi dengan bahasa itu, tapi 16 menterinya yang bakal dilantik adalah menterinya Pak Jokowi,” ujarnya.***
Penulis : Redaksi
Editor : Arjuna
Sumber Berita : sabogoran.com
