KORUPSI : Dampak Pilkada Serentak

- Redaksi

Kamis, 12 September 2024 - 06:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Cikarang- jmpdnews.com || KORUPSI : Menurut Robert Klitgaard, “Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”.
Korupsi adalah Salah satu faktor dominan yang menjerat para kepala daerah terjerembab masuk kedalam pusaran Perselingkuhan yang membodohi masyarakat.
Akibat DEMOKRASI berbiaya tinggi

Lalu bagaimana dengan Pilkada serentak kabupaten Bekasi 27 November 20204 yang akan datang ?
Politik Uang begitu masif saat Pileg yang baru lalu.Lembaga Pengawasan Pemilu yang di gadang-gadang terus memperbaiki kwalitas Pemilu dalam kenyataan jauh panggang dari api.Politik uang dengan terbuka dan kasat mata terjadi di setiap person to person.Uang memainkan demokrasi yang sejati. Sejauh mana harapan masyarakat dengan melihat keadaan demokrasi yang ada.

Baca Juga :  Sama-sama dari Gerindra, Prabowo Singgung Kasus Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer: Dia Belum Kader tapi Saya Tetap Malu

Para legislator jika ingin dapat suara kudu belanja minimal Rp.30.000 dan maksimal tidak terbatas kepada masyarakat yang masih mengedepankan Ada Uang kita pilih.
Fenomena ini di Prediksi masih tidak akan jauh berbeda dalam pilkada serentak.

Salah satu dg masifnya POLITIK UANG dan dekatnya waktu dg Pilkada serentak tidak akan terlalu berbeda jauh penyakit Money Politik akan menggurita di sekitar kita.
Saatnya membalikan. Fakta dg memperbaiki tatanan kehidupan Demokrasi dimana Pemilu yang bersih dan jujur bagi semua orang para pemilih.

Baca Juga :  Korban Dan Pelaku Penganiayaan Berdamai, Ketua LPA Madina Buka Suara

Mengutip berita Karawang Bekasi Ekpres rabu 11 September 2024 dimana kekayaan para kandidat Bupati bekasi di buka lebar ke publik pasti banyak ragam komentar dan opini masyarakat.Begitulah Demokrasi yang di bangun jika menggunakan paradigma UANG endingnya yang akan menjadi korban adalah masyarakat saat ini dan 5 tahun ke depan.
AYO CEGAH POLITIK UANG
Pilihan anda menentukan masa depan kabupaten Bekasi.

Penulis : Red

Editor : Arjuna

Sumber Berita : jmpdnews.com

Berita Terkait

LBH ARJUNA Kecam Keras Penyebaran berita Fitnah terhadap Plt Bupati Bekasi di Medsos
Sniper : Waspadai Narasi Miring yang Melemahkan Plt. Bupati Bekasi
Apa Itu Somasi ?
Saat Pejabat Bebas Ganti Nomor, Negara Batasi Hak Komunikasi Warga
Rekayasa Kasus: KUHP Baru Ancam APH Hingga 12 Tahun Penjara
Pasal 72 KUHAP: Hak Tersangka atas Salinan BAP Bersifat Konstitusional
Apakah Hukuman Pidana Kerja Sosial ?
Upaya Paksa Hanya 3 Tanpa Penetapan Pengadilan
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 Maret 2026 - 12:43 WIB

LBH ARJUNA Kecam Keras Penyebaran berita Fitnah terhadap Plt Bupati Bekasi di Medsos

Rabu, 18 Maret 2026 - 10:51 WIB

Sniper : Waspadai Narasi Miring yang Melemahkan Plt. Bupati Bekasi

Jumat, 27 Februari 2026 - 17:43 WIB

Apa Itu Somasi ?

Selasa, 27 Januari 2026 - 18:08 WIB

Saat Pejabat Bebas Ganti Nomor, Negara Batasi Hak Komunikasi Warga

Minggu, 25 Januari 2026 - 08:54 WIB

Rekayasa Kasus: KUHP Baru Ancam APH Hingga 12 Tahun Penjara

Jumat, 23 Januari 2026 - 09:16 WIB

Pasal 72 KUHAP: Hak Tersangka atas Salinan BAP Bersifat Konstitusional

Kamis, 22 Januari 2026 - 16:21 WIB

Apakah Hukuman Pidana Kerja Sosial ?

Sabtu, 17 Januari 2026 - 07:00 WIB

Upaya Paksa Hanya 3 Tanpa Penetapan Pengadilan

Berita Terbaru

Hukum & Politik

Sniper : Waspadai Narasi Miring yang Melemahkan Plt. Bupati Bekasi

Rabu, 18 Mar 2026 - 10:51 WIB

Keuangan

Urgensi Revisi UU ASN PPPK Jadi Korban

Senin, 16 Mar 2026 - 09:48 WIB